20 Negara yang Memblokir TikTok, Terbaru Amerika Serikat

TikTok terus diblokir di berbagai negara di balik kesuksesannya menjadi platform video pendek favorit netizen. Kabar terbaru datang dari Amerika Serikat. Negara Paman Sam tersebut mulai membatasi aplikasi tersebut karena khawatir akan isu privasi pengguna dan keamanan siber.

Menanggapi hal ini, CEO TikTok Shou Zi Chew mengungkap masih terus memperjuangkan nasib aplikasinya di pengadilan. Ia meyakinkan pengguna bahwa perusahaannya telah banyak berinvestasi untuk urusan privasi dan keamanan.

"Kami akan terus berinvestasi dan berinovasi untuk membuat komunitas kami bersemangat, menyenangkan, dan aman. Lewat upaya US Data Security, kami telah membangun perlindungan yang tidak dimiliki oleh perusahaan sejawat lainnya. Kami telah berinvestasi miliaran dolar untuk keamanan data Anda dan menjaga platform kami aman dari manipulasi pihak luar," ujarnya dalam unggahan resmi TikTok.

Jika dijumlahkan, ternyata sudah ada 20 negara, lho, yang juga sangsi dengan keamanan aplikasi yang dikembangkan oleh ByteDance ini. Mengutip AP News, berikut daftarnya.

Di bawah kepemimpinan Taliban, aplikasi TikTok dan PUBG sudah dilarang di Afganistan sejak 2022 lalu. Mereka memutuskan untuk melarang akses tersebut dengan alasan kaum muda tidak bisa "disesatkan."

TikTok tidak diperbolehkan pada perangkat yang dikeluarkan oleh pemerintah federal Australia. Jaksa Agung Mark Dreyfus mengatakan dia membuat keputusan setelah mendapatkan saran dari badan intelijen dan keamanan negara.

Pada 10 Maret lalu, Dewan Keamanan Nasional Belgia memutuskan untuk melarang TikTok dari perangkat yang dimiliki atau dibayar oleh pemerintah federal tanpa batas waktu.

Larangan itu dikeluarkan untuk sementara tahun lalu karena kekhawatiran tentang keamanan siber, privasi, dan informasi yang salah. Perdana Menteri Alexander de Croo mengatakan hal itu didasarkan pada peringatan dari layanan keamanan negara dan pusat keamanan siber.

Perangkat yang dikeluarkan oleh pemerintah federal Kanada dilarang menggunakan TikTok. Para pejabat mengutip risiko "yang tidak dapat diterima" terhadap privasi dan keamanan. Mereka mengatakan aplikasi akan dihapus dari perangkat dan karyawan yang diblokir dari mengunduhnya.

Satu fakta mengejutkan dari CEO Shou kepada anggota parlemen Amerika Serikat: TikTok bahkan belum pernah tersedia di Tiongkok daratan yang notabene merupakan negara asalnya.

ByteDance kemudian menawarkan Douyin, aplikasi berbagi video serupa yang mengikuti aturan sensor ketat Beijing. TikTok juga menghentikan operasi di Hong Kong setelah hukum keamanan nasional Tiongkok diberlakukan.

Kementerian Pertahanan Denmark melarang karyawannya memiliki TikTok di ponsel kerja mereka. Staf yang telah memasangnya diperintahkan untuk menghapus aplikasi dari perangkat sesegera mungkin.

Kementerian mengatakan alasan pelarangan termasuk "pertimbangan keamanan yang berat" serta "kebutuhan yang sangat terbatas untuk menggunakan aplikasi tersebut."

Tiga lembaga utama blok 27-anggota, yaitu Parlemen Eropa, Komisi Eropa, dan Dewan Uni Eropa, telah memberlakukan larangan pada perangkat staf TikTok. Di bawah larangan Parlemen Eropa, anggota parlemen dan staf juga disarankan untuk menghapus aplikasi TikTok dari perangkat pribadi mereka.

Penggunaan TikTok secara "rekreasional" dan aplikasi media sosial lainnya seperti Twitter dan Instagram di ponsel pegawai pemerintah telah dilarang karena kekhawatiran tentang langkah-langkah keamanan data yang tidak memadai.

Pemerintah Prancis tidak menyebutkan nama aplikasi tertentu. Akan tetapi, tercatat keputusan itu muncul setelah pemerintah lain mengambil langkah-langkah yang menargetkan TikTok.

India memberlakukan larangan nasional pada TikTok dan puluhan aplikasi Tiongkok lainnya seperti aplikasi pesan WeChat pada 2020 atas masalah privasi dan keamanan.

Larangan itu terjadi tak lama setelah bentrokan antara pasukan India dan Tiongkok di perbatasan Himalaya yang disengketakan menewaskan 20 tentara India dan melukai puluhan lainnya. Perusahaan diberi kesempatan untuk menanggapi pertanyaan tentang persyaratan privasi dan keamanan tetapi larangan itu dibuat permanen pada 2021.

Di Indonesia, TikTok masih membuat pemerintah kontra karena menyatukan fungsi media sosial dan online shop dalam satu aplikasi sekaligus. Oleh karena itu, TikTok Shop sempat dihapus di negara ini demi melindungi pedagang-pedagang kecil.

TikTok Shop kembali beroperasi usai bekerja sama dengan Tokopedia untuk menjalankan fungsi online shop tersebut. Akan tetapi, hal ini masih memicu perdebatan karena tidak ada perbedaan signifikan dari TikTok Shop versi sebelumnya.

Menteri Luar Negeri Edgars Rinkevics sempat membuat cuitan di platform X/Twitter bahwa ia menghapus akun TikTok-nya. Ia juga menyebut bahwa aplikasi tersebut juga dilarang dari ponsel pintar resmi kementerian luar negeri.

Pemerintah pusat Belanda melarang aplikasi termasuk TikTok dari telepon kerja karyawan yang mengutip masalah keamanan data. Sebuah pernyataan pemerintah tidak menyebut nama TikTok secara khusus. Akan tetapi, disebutkan bahwa pegawai negeri sipil tidak dianjurkan untuk memiliki aplikasi "dari negara-negara dengan program cyber ofensif terhadap Belanda dan/atau kepentingan Belanda yang diinstal dan digunakan pada perangkat kerja seluler mereka."

Nepal memberlakukan larangan nasional di TikTok. Negara Himalaya tersebut mengatakan hal itu mengganggu "keselarasan sosial" dan niat baik dan menyalahkan itu untuk "aliran bahan-bahan yang tidak senonoh." Pihak berwenang memerintahkan perusahaan telekomunikasi untuk memblokir akses ke aplikasi.

Anggota parlemen di Selandia Baru dan staf di Parlemen negara dilarang memiliki aplikasi TikTok di telepon kerja mereka, mengikuti saran dari ahli keamanan siber pemerintah.

Aplikasi ini dihapus dari semua perangkat dengan akses ke jaringan parlemen, meskipun pejabat dapat membuat pengaturan khusus bagi siapa saja yang membutuhkan TikTok untuk melakukan tugas demokratis mereka.

Parlemen Norwegia melarang Tiktok pada perangkat kerja setelah Kementerian Kehakiman negara itu memperingatkan aplikasi tersebut tidak boleh dipasang pada ponsel yang dikeluarkan untuk pegawai pemerintah.

Ketua Parlemen mengatakan TikTok tidak boleh berada di perangkat yang memiliki akses ke sistem majelis dan harus dihapus secepat mungkin. Ibu kota negara Oslo dan kota terbesar kedua Bergen juga mendesak pegawai kota untuk menghapus TikTok dari telepon kantor mereka.

Otoritas Pakistan untuk sementara telah melarang TikTok setidaknya empat kali sejak 2020, dengan alasan kekhawatiran bahwa aplikasi tersebut mempromosikan konten yang tidak bermoral.

Pemerintah memerintahkan perusahaan telekomunikasi untuk memblokir akses ke TikTok, bersama dengan aplikasi pesan Telegram dan platform perjudian 1XBET. Para pejabat mengatakan mereka khawatir bahwa platform tersebut dapat menyebarkan konten ekstremis, gambar telanjang, dan materi lainnya yang dianggap menyinggung budaya dan Islam Somalia.

Taiwan memberlakukan larangan sektor publik pada TikTok setelah FBI memperingatkan bahwa aplikasi tersebut menimbulkan risiko keamanan nasional. Perangkat pemerintah, termasuk ponsel, tablet, dan komputer desktop, tidak diizinkan menggunakan perangkat lunak buatan Tiongkok, yang mencakup aplikasi seperti TikTok, Douyin, atau Xiaohongshu, aplikasi konten gaya hidup Tiongkok.

Otoritas Inggris melarang TikTok menggunakan ponsel yang digunakan oleh menteri pemerintah dan pegawai negeri sipil. Pihak berwenang mengatakan larangan itu adalah "langkah pencegahan" atas dasar keamanan dan tidak berlaku untuk perangkat pribadi.

Parlemen Inggris menindaklanjuti dengan melarang TikTok dari semua perangkat resmi dan "jaringan parlemen yang lebih luas." Pemerintah Skotlandia semi-otonom dan Balai Kota London juga melarang TikTok untuk menggunakan perangkat staf. BBC mendesak staf untuk menghapus TikTok dari perangkat perusahaan kecuali mereka menggunakannya untuk alasan editorial dan pemasaran.

Otoritas Amerika Serikat memerintahkan lembaga pemerintah untuk menghapus TikTok dari perangkat dan sistem federal atas masalah keamanan data. Lebih dari setengah dari 50 negara bagian Amerika Serikat juga telah melarang aplikasi tersebut dari perangkat resmi, seperti halnya Kongres dan angkatan bersenjata Aamerika Serikat. Upaya Montana untuk membawa larangan di seluruh negara bagian gagal, seperti halnya proposal di Virginia untuk menghalangi anak-anak menggunakannya.