Beberapa merek fashion ternama, seperti Uniqlo, Inditex (Zara), SMCP, dan Skechers tengah menghadapi komplain dari sebuah organisasi nonpemerintah Paris, Sherpa. Mereka diklaim telah meraup untung dari sistem kerja paksa yang mayoritas melibatkan warga muslim Uighur (Uyghur) yang bekerja di Xinjiang, Tiongkok.
"Perusahaan multinasional yang menggunakan kapas dari daerah itu atau beralih ke subkontraktor yang diuntungkan dari program pemerintahan Tiongkok, tidak bisa mengabaikan bahwa produk mereka bisa jadi dibuat dari sistem kerja paksa Uighur. Dengan memasarkan produk tersebut, industri fesyen diuntungkan dari kejahatan serius yang dilakukan pada populasi ini," bunyi surat komplain tersebut, dikutip dari DW.
Isu lama
Isu ini sebenarnya sudah mencuat sejak lama. Pada 2021, organisasi yang sama telah melayangkan protes serupa, tetapi jaksa penuntut umum di Paris tak melanjutkannya karena merasa tak memiliki kekuasaan hukum dalam hal ini. Namun, isu ini kembali mencuat tiga bulan kemudian karena Senat Amerika Serikat membuat larangan impor dari Xinjiang sampai ada bukti bahwa mereka bebas dari sistem kerja paksa.
Bantahan dari pemerintah Tiongkok
Tiongkok dikritisi karena dituding telah menahan hampir setengah juta orang di sebuah kamp reedukasi yang mayoritas berisi warga muslim Uighur. Para warga itu telah dipaksa untuk bekerja, bahkan liputan lama DW menghadirkan saksi yang melihat bahwa perempuan muda di kamp tersebut menerima perlakuan tak menyenangkan.
Namun, Tiongkok membantah hal tersebut. Kamp itu diklaim hanya dibangun sebagai pusat vokasional yang bertujuan menghentikan paham ekstrem.
Tanggapan para brand fashion
Komplain tersebut juga menyebut bahwa 20% stok kapas di dunia berasal dari Xinjiang sehingga besar kemungkinan bahan tersebut dibuat dengan sistem kerja paksa. Tentang hal ini, Fast Retailing (Uniqlo) telah mengetahui komplain tersebut dari pemberitaan media. Mereka akan bersifat kooperatif dengan proses investigasi. Sebelumnya, mereka juga pernah membuat keputusan untuk memutus kerja sama dengan Rusia pada Agustus 2022 karena meletusnya invasi ke Ukraina.
"Sementara kami belum diberitahu oleh pihak berwenang. Jika kami diberitahu, kami akan berkooperasi penuh dengan proses investigasi untuk menyakinkan bahwa tidak ada kerja paksa dalam rantai suplai kami," kata juru bicara Fast Retailing.
Sungguh disayangkan jika sistem kerja paksa masih berlaku di zaman sekarang. Bagaimana tanggapanmu, Bela?
