Upah minimum provinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta tiap tahun mengalami penyesuaian, namun baru-baru ini Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Yogyakarta sebagai provinsi termiskin di Pulau Jawa per September 2022. Berdasarkan pantauan tersebut, dapat diketahui pula kalau UMP di Yogyakarta menjadi yang terkecil kedua di Indonesia.
Menurut data BPS, persentase penduduk miskin di DIY pada September mencapai 11,49%. Meski demikian, jumlah ini menurun jika dibandingkan persentase pada Maret 2022, yakni 11,34%. Dari jumlah persentase yang ada, membuat Yogyakarta memiliki besaran upah minimum provinsi (UMP) terkecil kedua setelah Provinsi Jawa Tengah.
Data persentase UMP Yogyakarta
UMP Yogyakarta pada 2023 sebesar Rp1.981.782,36 – meski begitu angka ini naik 7,65% dari besaran UMP tahun sebelumnya, yakni Rp1.840.915,53. Sementara, upah minimum kabupaten (UMK) 2023 Yogyakarta naik di rentang 7,6% hingga 7,9%. Secara rinci, UMK Kota Yogyakarta pada 2023 naik menjadi Rp2.324.775,50 – kenaikannya Rp170.806 atau 7,90% dari tahun lalu. Mengenai informasi UMK empat wilayah lainnya sebagai berikut:
- UMK Kabupaten Sleman naik Rp158.519 (7,92%) menjadi Rp2.159.519,22.
- UMK Bantul sebesar Rp2.066.438,82, naik Rp149.591 (7,8%) dari 2022.
- UMK Kabupaten Kulon Progo naik Rp146.172 (7,68%) menjadi Rp2.050.447,15.
- UMK Gunungkidul sebesar Rp2.049.266,00, naik Rp149.226 (7,85%) dari 2022.
UMK berlaku per 1 Januari 2023
Menurut pemaparan Sekda DI Yogyakarta Kadarmanta Baskara Aji, UMK 2023 merupakan penjumlahan antara upah minimum 2022 dengan inflasi provinsi sebesar 6,81%. Kemudian, ditambah dengan perkalian pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah dan a (alpha). Ia juga menuturkan hasil sidang dewan pengupahan, semua kabupaten memakai angka a sebesar 0,2 – khusus untuk Kota Yogyakarta disepakati 0,22.
"UMK ini diberlakukan mulai 1 Januari 2023 bagi pekerja yang masa kerjanya di bawah satu tahun. Yang sudah lebih dari satu tahun mestinya di masing-masing perusahaan itu sudah ada struktur pengupahan, mestinya sudah di atas UMK," pungkas Aji beberapa waktu lalu.
Daftar provinsi termiskin di Pulau Jawa
Masih seputar catatan provinsi termiskin di Pulau Jawa, Jawa Tengah memiliki persentase penduduk miskin sekitar 10,98 % pada September 2022. Jumlah ini meningkat dari Maret 2022 yang hanya mencapai 10,93%.
Selanjutnya, Provinsi Jawa Timur memiliki persentase penduduk miskin mencapai 10,49% per September 2022. Jumlah ini meningkat dibanding Maret 2022 yang mencapai 10,38%. Sedangkan, Provinsi Jawa Barat persentase penduduk miskinnya mencapai 7,98% per September 2022. Namun, jumlah ini turun jika dibandingkan Maret 2022 yang mencapai 8,06%.
Sementara, persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten mencapai 6,24% pada September 2022. Angka ini naik dibandingkan periode Maret 2022, yakni 6,16%. Adapun, persentase penduduk miskin di DKI Jakarta mencapai 4,61% per September 2022. Angka ini naik dibandingkan Maret 2022 yang hanya mencapai 4,45%.
Catatan penduduk miskin menurut BPS
Mengenai data secara keseluruhan, BPS mencatat persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,57% pada September 2022. Angka ini meningkat 0,03% poin terhadap persentase pada Maret 2022. Adapun untuk jumlah penduduk miskin mencapai 26,36 juta orang per September 2022.
Bila secara nasional garis kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp535.547 per kapita per bulan. Angka ini terdiri dari komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp397.125 (74,15%) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp138.422 (25,85%).
Masih pada periode yang sama, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,34 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.324.274 per rumah tangga miskin per bulan. Melihat berbagai data yang ada, semoga persentase penduduk miskin di Tanah Air semakin membaik setiap tahunnya, ya, Bela.
