Korea Selatan, sebuah negeri yang dikenal sebagai pusatnya K-pop dan inovasi teknologi, tiba-tiba diguncang oleh kabar mengejutkan, yakni pengumuman darurat militer. Keputusan ini memicu gelombang keresahan, dari jalan-jalan ramai oleh bala tentara hingga media sosial yang dipenuhi dengan spekulasi dan kekhawatiran.
Bagi banyak orang, langkah ini mengingatkan pada sejarah kelam di masa lalu, ketika kebebasan sipil terbatas. Namun, di tengah hiruk-pikuk tersebut, muncul pertanyaan besar, apa yang sebenarnya terjadi di Korea Selatan?
Pengumuman darurat militer di tengah malam oleh presiden
Pada Selasa malam (3/12/24), Presiden ke-13 Korea Selatan, Yoon Suk Yeol menggelar konferensi pers mendadak di Kantor Kepresidenan Korea yang berlokasi di Yongsan. Berdasarkan pidato khususnya kepada publik, melansir dari Naver, ia mengungkapkan bahwa parlemen telah mengajukan 22 kasus pemakzulan terhadap pejabat pemerintahan sejak pelantikan, dan dari 22 kasus yang diajukan tersebut telah berhasil memakzulkan 10 orang sejak Juni 2024.
Tindakan ini melumpuhkan peradilan dengan mengintimidasi hakim, memakzulkan jaksa, dan pejabat tinggi, seperti menteri di Kementerian Administrasi dan Keamanan Publik, serta Kepala Dewan Audit dan Inspeksi. Penanganan anggaran nasional juga melemahkan fungsi negara, termasuk keamanan publik, pengendalian narkoba, dan penguatan militer. Partai Demokrat Korea memangkas anggaran penting, seperti tunjangan militer, dana bencana, perawatan anak, lapangan kerja pemuda, dan proyek penelitian dan pengembangan hingga lebih dari 1 triliun Won!
Singkatnya, ledakan anggaran seperti itu merupakan permainan Partai Demokrat Korea terhadap keuangan nasional Republik Korea. Partai tersebut melanggengkan kediktatoran legislatif yang hanya menggunakan anggaran sebagai alat pertikaian politik yang tidak segan-segan memakzulkan RUU Anggaran yang telah disepakati.
Presiden pun menambahkan, "Penyelenggaraan negara lumpuh dan keluh kesah masyarakat semakin bertambah. Ini jelas merupakan tindakan anti-negara yang menginjak-injak tatanan konstitusional Republik Korea yang bebas dan merencanakan perang saudara dengan mengganggu lembaga-lembaga negara yang sah berdasarkan konstitusi dan hukum."
Nyawa rakyat diabaikan, sementara Parlemen Korea Selatan berubah menjadi sarang kriminal, melumpuhkan peradilan dan mengancam demokrasi liberal melalui kediktatoran legislatif. Parlemen, yang seharusnya menjadi fondasi demokrasi, kini menjadi ancaman yang meruntuhkan sistemnya, membuat negara semakin rapuh.
Tepat pada pukul 11 malam waktu setempat, Presiden Yoon mengumumkan, "Hari ini saya mendeklarasikan darurat militer untuk melindungi Republik Korea Selatan dari ancaman pasukan komunis Korea Utara, untuk memberantas kekuatan anti-negara pro-Korea Utara yang tidak tahu malu yang menjarah kebebasan dan kebahagiaan rakyat kita sekaligus, dan untuk melindungi tatanan konstitusional yang bebas."
Presiden Yoon akan menggunakan darurat militer untuk membangun kembali Republik Korea Selatan yang merdeka dan melawan kekuatan anti-negara yang mengancam kehancurannya. Langkah ini diambil demi menjamin kebebasan, keamanan, dan keberlanjutan nasional, serta mewariskan negara yang layak bagi generasi mendatang.
Presiden akan melawan kekuatan anti-negara dan segera menormalisasi kondisi negara melalui darurat militer. Meskipun mungkin menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga yang mendukung nilai-nilai konstitusi, upaya akan difokuskan untuk meminimalkannya. Langkah ini tak terhindarkan demi melindungi Republik Korea yang merdeka seraya tetap berkomitmen pada tanggung jawab dan kontribusi internasional.
Respons dari partai oposisi hingga pengusung
Setelah pengumuman darurat militer oleh Presiden Yoon, Ketua Partai Demokrat Korea, Lee Jae Myung pun meminta masyarakat Korea untuk turun ke jalan dan mempertahankan demokrasi. Ia berpendapat bahwa presiden telah memberlakukan darurat militer tanpa alasan yang jelas. Ia mengajak masyarakat untuk tidak membiarkan militer menguasai negara.
Lee Jae Myung meminta kepada publik untuk datang ke Gedung Parlemen, meskipun di waktu larut malam, demi menjaga tatanan negara. "Parlemen Korea akan memveto darurat militer, namun ada kemungkinan (Presiden) menggunakan militer untuk menangkap anggota legislatif," pungkasnya, dilansir dari KBS.
Sementara itu, Ketua Partai Kekuatan Rakyat dan pengusung Yoon Suk Yeol, yakni Han Dong Hoon, mengaku tidak mengetahui sepenuhnya terkait pemberlakuan darurat militer oleh sang presiden. Namun, ia memastikan bahwa dirinya dan juga Partai Kekuatan Rakyat bersama masyarakat untuk mempertahankan demokrasi negara.
"Ini adalah pernyataan darurat militer yang ilegal dan inkonstitusional, yang tidak memenuhi persyaratan. Kami akan bekerja sama dengan masyarakat untuk mencegah penerapan darurat militer yang salah dan melindungi demokrasi liberal. Saya berharap masyarakat akan merasa yakin bahwa kami pasti akan menghentikan darurat militer yang tidak konstitusional," tuturnya, melansir dari Sedaily.
Aparat polisi dan pasukan tentara yang mulai beraksi turun ke jalan
Imbas dari pemberlakuan darurat militer ini adalah polisi memblokir pintu masuk Gedung Parlemen saat para anggota legislatif dan wartawan mencoba masuk. Tak lama kemudian, pasukan tentara pun memasuki Gedung Parlemen. Terdapat lima helikopter militer mengitari langit di sekitar gedung tersebut.
Pada tengah malam, sekitar 100 orang masyarakat mulai berunjuk rasa di depan Gedung Parlemen, meminta untuk membukakan pintu masuk hingga menuntut agar darurat militer dan kediktatoran segera diakhiri.
Situasi gedung parlemen kian genting
Lebih dari 100 anggota legislatif pun berkumpul di rapat pleno parlemen untuk mencabut pemberlakuan darurat militer Presiden Yoon Suk Yeol pada pukul 12:31 malam waktu setempat. Mereka berencana untuk mencabutnya melalui persetujuan mayoritas anggota parlemen, yang menjadi syarat utama.
Terkait hal ini, Ketua Parlemen Korea Selatan, Woo Won Sik mengatakan bahwa ketika Presiden Yoon mengumumkan darurat militer, "Majelis Nasional akan mengambil tindakan balasan sesuai dengan prosedur konstitusional."
Di saat yang bersamaan, pasukan tentara menerobos jendela gedung utama Gedung Parlemen dan mencoba memasuki ruang tempat sidang berlangsung.
Kepala Staf Angkatan Darat sekaligus komandan darurat militer, Park An Soo, mengumumkan Proklamasi Komando Darurat Militer (No. 1), yang menurut undang-undang tersebut, melarang semua kegiatan politik, seperti kegiatan partai politik di Gedung Parlemen maupun asosiasi politik.
Oleh karenanya, para anggota legislatif, baik dari partai oposisi maupun penguasa, membarikade gedung parlemen agar pasukan tentara tidak bisa menghentikan jalannya sidang. Walaupun begitu, tentara pun menembakkan gas air mata di luar dan ke dalam gedung tersebut.
Masyarakat pun turut membantu dengan menahan mobil-mobil tentara di gerbang masuk gedung parlemen agar tidak ada lagi tambahan tentara yang mencoba untuk menghentikan sidang para anggota parlemen.
Sidang pleno parlemen yang membuahkan hasil
Seraya suasana di luar gedung parlemen memanas, Ketua Parlemen Woo Won Sik sudah memulai sidang pleno untuk membatalkan pemberlakuan darurat militer di Korea.
"Parlemen Korea Selatan akan merespon hal ini sesuai dengan konstitusi. Saya meminta seluruh anggota parlemen untuk berkumpul di ruang sidang saat ini juga. Saya minta seluruh satuan militer untuk tetap di tempat, jangan melakukan penyerangan. Kalian harus ikut menentang darurat militer. Hal ini tidak dibenarkan. Saya akan menggagalkannya, meski harus mengorbankan tubuh saya sendiri," tegasnya.
Tak lama kemudian, pemungutan suara dimulai dengan memerlukan mayoritas suara. Pada akhirnya, hasil pun menunjukkan bahwa 190 dari 190 anggota parlemen telah setuju untuk membatalkan darurat militer.
Berkaitan dengan keputusan pembatalan tersebut, seluruh pasukan militer meninggalkan gedung parlemen, termasuk semua unit helikopter militer yang akhirnya terbang keluar dari area gedung.
Akhir dari pemberlakuan darurat militer
Saat itu, Kantor Kepresidenan Korea masih belum memberikan pernyataan apapun dan tidak bisa dihubungi, imbas dari pembatalan darurat militer oleh anggota parlemen. Pengamanan dan keamanan kantor tersebut semakin diperketat, barikade pun didirikan aparat kepolisian di depan pintu masuk Kantor Kepresidenan Korea dan Kementerian Pertahanan Nasional.
Hal tersebut dipertegas oleh pengumuman dari Menteri Pertahanan Nasional, bahwa sesuai hukum yang berlaku, darurat militer masih akan berlaku hingga presiden mencabut darurat militer.
Namun, pada akhirnya, setelah enam jam sejak diumumkan, Presiden Yoon Suk Yeol telah mecabut pemberlakuan darurat militer melalui rapat kabinetnya pada pukul 4:30 pagi waktu setempat. Sang presiden pun juga membatalkan seluruh aktivitasnya pada hari ini, Rabu (4/12).
Sebelumnya, Presiden Yoon Suk Yeol mengatakan pagi itu, "Kami akan mencabut darurat militer dengan menerima tuntutan Parlemen Korea Selatan melalui Dewan Negara. Kami akan segera mengadakan rapat Dewan Negara. Namun, karena masih pagi, kuorum pemungutan suara belum terpenuhi, jadi kami akan mencabut darurat militer sesegera mungkin."
Begitulah kehebohan yang terjadi di Korea Selatan mengenai pengumuman darurat militer. Bagaimana menurutmu, Bela?
