Akhir-akhir ini beberapa negara di kawasan Eropa mulai membenahi peraturan jam kerja, di antaranya Swedia dan Perancis. Tujuannya adalah agar warga negaranya mempunyai waktu untuk kehidupan personal dan bersosialisasi. Dengan kata lain, mereka berhak menggunakan dan mendapatkan hak asasi yang layak. Kali ini, Islandia Baru yang berusaha menyetarakan pendapatan antara laki-laki dan perempuan. Menarik bukan?
Islandia merupakan negara pertama yang meraih predikat penyetaraan gender yang dirangkum oleh World Economy Forum. Menariknya lagi, negara tersebut juga akan menjadi negara pertama yang mempunyai peraturan mengenai penyetaraan pendapatan tanpa memandang gender, jenis kelamin, etnis, dan kewarganegaraan. Hal ini disebabkan karena banyak sekali keresahan mengenai ketimpangan pendapatan hingga menimbulkan aksi unjuk rasa di depan kantor parlemen pada Oktober 2016 silam, dikutip dari NBC Washington. Ketimpangan yang mereka terima antara 14 hingga 18 persen daripada pendapatan laki-laki. Selain itu, setelah pukul 14:38 mereka bekerja secara gratis.
Kedua poin yang disampaikan pada aksi Oktober 2016 lalu ternyata menarik perhatian dari pemerintah Islandia Baru. Mereka langsung memberikan respon kalau memang perlu adanya kesetaraan pendapatan. Pemenuhan hal tersebut juga menjadi bagian dari hak-hak para pekerja. Dikutip dari pernyataan dari Menteri Kesetaraan dan Sosial, Thorsteinn Viglundsson bahwa, laki-laki dan perempuan harus menikmati keuntungan kesetaraan di tempat kerja. Tentu saja kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra. Namun, pemerintah Islandia Baru tetap ingin melawan
ketidakadilan yang seperti ini.
Pemerintah Islandia Baru merasa bertanggung jawab atas permintaan tersebut. Dengan jumlah penduduk sekitar 300.000 jiwa tentu saja hal ini masih dalam proses perundingan. Islandia Baru termasuk negara
welfare state yang mana menjamin perlindungan ekonomi dan sosial agar menjadi warga negara yang sejahtera. Oleh karena itu, pemerintah negara tersebut memberikan peraturan bahwa perusahaan negara maupun privat yang mempunyai karyawan lebih dari 25 orang memperhatikan aspek keseteraan. Dengan demikian, tahun 2022 Islandia Baru bebas dari
ketimpangan pendapatan.
Kalau di Indonesia mengalami ketimpangan pendapatan juga nggak ya?
